APB Nagari dan Penanggulangan Kemiskinan

admin

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan dana transfer baik yang langsung dari Pusat maupun yang melalui Daerah, memberi keleluasaan kepada nagari untuk menganggarkan kegiatan program yang terkait dengan kepentingan masyarakat di nagari. Termasuk kepentingan memfasilitasi pengentasan rakyat dari kemiskinan. Sayangnya, sangat minim nagari yang secara serius menggarap program penanggulangan kemiskinan. Hampir 80 % desa di seluruh Indonesia lebih tertarik membiayai program pembangunan fisik yang mudah dalam perencanaan dan kasatmata dalam pelaksanaan.

Bagi pemerintah nagari, penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan fisik dipandang lebih mudah dalam eksekusi dan pelaporan administrasinya. Proyek pembangunan fisik dipersepsikan lebih jelas tolok ukur capaian dan dimensi keberhasilannya. Padahal idealnya, APBNag sebagai mata anggaran untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari didorong untuk jadi piranti dalam program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu ada kewajiban APBNag menopang kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam alokasi anggaran yang memadai. Sehingga hasilnya semakin membesarnya volume pendapatan APBNag akan berkontribusi secara signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di nagari.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, angka kemiskinan di desa lebih dari 11, 74 juta penduduk yang masuk kategori miskin, 50% merupakan warga pedesaan.Hal ini dapat dilihat dari data masyarakat miskin, warga terjerat renternir, anak anak putus sekolah, banyaknya angka pengangguran. Realitas sosiologis berupa meningkatnya angka kemiskinan di nagari merupakan cerminan dari ketidakefektifan pengelolaan dana desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di nagari meningkat karena ketidakmampuan nagari dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Nagari tidak mampu menfasilitasi program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang idealnya dianggarkan dalam skema pendanaan melalui APBNagari.

Akar dari persoalan kemiskinan adalah masalah penghasilan keluarga. Dengan demikian idealnya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada upaya menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan penghasilan keluarga miskin. Sambil menyiapkan pekerjaan atau meningkatkan pendapatan keluarga miskin, keluarga ini mendapat bantuan raskin, termasuk bantuan pendukung lain untuk kesehatan, pendidikan, rumah layak huni dan yang lainnya. Bantuan ini tentu tidak selamanya karena setelah memiliki penghasilan yang memadai dan bisa mandiri secara ekonomi mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Konsep seperti ini yang seharusnya dikembangkan.

Indikator kemiskinan yang berupa hasil pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa dijadikan rujukan bagi nagari untuk mencari solusi melalui program/kegiatan yang masuk dalam APBNag. Informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address), apa potensinya, bagaimana karakternya masing-masing individu, bisa dijadikan penajaman untuk merumuskan program yang sesuai. Disini pemerintah nagari memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan kelompok sasaran sehingga ibarat menembak burung kemungkinan kenanya lebih tinggi.
Profil APBNag yang semakin kuat dari tahun ke tahun karena peningkatan dana transfer baik dari Pusat maupun Daerah sangat memadai untuk digunakan bagi program prioritas penanggulangan kemiskinan di nagari. Seharusnya setiap nagari membuat sebuah inovasi untuk menjawab dan mencarikan solusi dari persoalan kemiskinan ini, tidak berpuas diri dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras miskin ( Raskin). Karena dari penyusunan APBNag bisa di lihat dan di nilai sejauh mana program yang di susun berpihak kepada masyarakat miskin. Semoga kedepan masyarakat mendapatkan porsi berlebih dalam pembagian kue pembangunan untuk merubah nasib mereka. ( Kontributor: Aliardi).

Tinggalkan komentar