Nagari Harus Jadi Episentrum Pembangunan

admin

Tujuan nasional hari ini adalah untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 pemerintah harus menjadikan nagari sebagai episentrum pembangunan. Ada beberapa pertimbangan penting yang mendasari gagasan mengapa nagari harus menjadi episentrum pembangunan bangsa ini ke depan.

Pertimbangan tersebut di antaranya yaitu, nagari merupakan tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, sebanyak 66,9 penduduk Indonesia tinggal di desa. Ini mengartikan bahwa pembangunan desa atau nagari akan berdampak langsung pada mayoritas penduduk Indonesia.

Kemudian, pertimbangan selanjutnya karena nagari memiliki potensi besar untuk berkembang. Pasalnya nagari memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti lahan pertanian, perkebunan, dan pariwisata dan juga sumberdaya manusia.

Meski pun mayoritas penduduk yang tinggal di nagari bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh tidak tetap dan lain-lain. Tapi angka ketimpangan rasio gini di nagari lebih rendah ketimbang perkotaan.Nilai rasio gini nagari sebesar 0,339 persen, lebih rendah dari angka perkotaan yakni sebesar 0,402 persen.

Pembangunan nagari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. “Pandangan kita terhadap nagari berubah, kini nagari menjadi episentrum baru bagi pembangunan bangsa. Nagari bukan lagi halaman belakang Indonesia tetapi halaman depan. Mandat yang diberikan kepada Wali Nagari adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang ada di nagari.

Terdapat empat mandat yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan revisi UU Desa no 3 tahun 2024 Yang pertama; peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari melalui peningkatan pelayanan dasar seperti kesehatan. Kedua, peningkatan kualitas hidup masyarakat nagari melalui pembangunan infrastruktur di nagari untuk menjembatani infrastruktur besar yang dibangun oleh pemerintah pusat. Dan ketiga, penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan masyarakat di nagari yakni instrumennya diharapkan BumNag akan menjadi satu pilar pembangunan ekonomi selain BUMN dan koperasi. Serta keempat, optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna, yang mana pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan secara berkelanjutan. “Masyarakat nagari sebagai subjek utama pembangunan bangsa, misal bantuan-bantuan yang masuk ke nagari seluruh penggunaannya ditentukan oleh masyarakat nagari, melalui kewenangan yang dimiliki dan diputuskan dengan musyawarah nagari, bukan ditentukan oleh oleh sebagian orang. Karena dlnagari punya otoritas dan kewenangannya sendiri.

Untuk itu dibutuhkan untuk menggali dan memetakan potensi yang ada di nagari, serta mencari jejaring seluas luasnya untuk mensupport tujuan kesejahteraan masyarakat itu. Karena ukuran sebuah kesuksesan adalah ketika angka kemiskinan turun, angka stunting bisa di hilangkan, masyarakat sehat, dan generasi mampu melanjutkan pendidikan ke kelevel lebih tinggi, dan pengangguran semakin berkurang, dan masyarakat hidup dalam sebuah keteraturan dibawah naungan ibadah yang rajin, serta adat istiadat minangkabau sebagai pakaian kehidupan.
Semoga tujuan perubahan kearah yang lebih baik dapat kita capai. Kontributor Aliardi

Tinggalkan komentar